Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFODIRGAHAYU PAHLAWANKU 10 NOVEMBER 2015 “Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku” » DIRGAHAYU SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 1928 - 28 OKTOBER 2015 » Bupati SWM Terima Penghargaan "JKN AWARD" dari Kemenkes RI » Bupati SWM Terima Bintang Kehormatan LVRI Sebagai Penghargaan Atas Jasa-jasa Mengisi Kemerdekaan » Bupati Kepulauan Talaud Raih PengAnugrahan Good Goverment Award »

Inspektorat Selenggarakan Kegiatan LHKASN

Bookmark and Share
Rabu, 27 Mei 2015 - 15:41:04 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 940 » Daerah

Melonguane.- Inspektorat mengambil langkah tegas untuk mengsukseskan Visi-Misi Bupati dan Wakil Talaud “Membangun Tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. Hari ini Rabu (27/5) bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud diselenggarakan Kegiatan Tata Cara Penyampaian dan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Negara Aparatus Sipil Negara / LHKASN.

Kegiatan ini sendiri merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang telah diturunkan dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara Aparatus Sipil Negara / LHKASN serta  Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 KPK/12/02/2005 tentang Tatacara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara / LHKPN.

Menurut Ir. Moody Gumansalangi, ME saat di temui tim peliputan Humas Pemkab Talaud disela-sela acara mengatakan LHKASN dan LHKPN bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara. Oleh karnanya, Inpektorat Talaud sebagai Auditor di daerah wajib menyampaikan hal yang dimaksud.

“Sangat penting bagi seluruh Pejabat ASN di Talaud untuk mengerti tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Negara Aparatus Sipil Negara / LHKASN dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara / LHKPN, agar tidak ada permasalahan kedepannya nanti. Perbedaan LHKASN dan LHKPN yaitu LHKASN diperuntukan bagi Pejabat Eselon III dan IV dan disampaikan ke Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (keMenPan-RB). Sedangkan LHKPN di peruntukan bagi Pejabat Pengelolah Keuangan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Gumansalangi.

Lanjut kata Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Low Profile ini “Kegiatan ini juga merupakan sumbangsih nyata Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendukung Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati,” tutup Gumansalangi. (humas-talaud)

Berita Lainnya


Bupati Kab. Kepulauan Talaud

Sri Wahyumi Maria Manalip, SE

Wakil Bupati Kab. Kepl. Talaud

Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si.
Kontak Admin
Online Operator HUMAS-1Operator HUMAS-1
Online Operator HUMAS-2Operator HUMAS-2
Statistik

665945

Pengunjung hari ini : 74
Total pengunjung : 87696
Hits hari ini : 174
Total Hits : 665945
Pengunjung Online : 4
Ip :54.81.73.2
Browser :
Web Link