Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFODIRGAHAYU PAHLAWANKU 10 NOVEMBER 2015 “Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku” » DIRGAHAYU SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 1928 - 28 OKTOBER 2015 » Bupati SWM Terima Penghargaan "JKN AWARD" dari Kemenkes RI » Bupati SWM Terima Bintang Kehormatan LVRI Sebagai Penghargaan Atas Jasa-jasa Mengisi Kemerdekaan » Bupati Kepulauan Talaud Raih PengAnugrahan Good Goverment Award »

Tjahjo Kumolo: Ada 139 Perda Tak Pancasilais

Bookmark and Share
Rabu, 22 Juli 2015 - 22:52:36 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 689 » Nasional

Pasca aksi penyerangan terhadap sejumlah warga yang tengah Salat Id di Tolikara, muncul kabar bahwa di wilayah tersebut ada peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan beribadah penganut agama. Meski Perda yang dimaksud belumlah jelas, namun Kementerian Dalam Negeri sudah mengiventarisir sejumlah peraturan yang tak Pancasilais. (baca juga: Ini Penjelasan Lengkap Wapres JK Soal Insiden Tolikara yang Dipicu Speaker).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015) menyatakan ada 139 Perda yang tak sesuai Pancasila. Perda itu berpotensi dibatalkan.

"139 Perda mulai November sampai Mei yang sudah dicek Tim Kemendagri. 139 Itu kami kembalikan ke daerah karena tidak sesuai Undang-undang, tidak sesuai dengan kekhasan bahwa ini NKRI yang majemuk, Pancasila," kata Tjahjo.

Ditegaskannya, pada kesempatan pelantikan Eselon II lingkungan Kemendagri, 139 Perda bermasalah itu tak sesuai dengan kemajemukan Indonesia. "Indonesia bukan negara agama," ujarnya.

Di antara 139 itu, tak satupun ada Perda yang keberadaannya saat ini menjadi misteri yakni Perda dari Tolikara Papua. "Kami kemarin rapat lengkap dengan Bupati, Walikota, Pimpinan DPRD, anggota DPR dan DPD dari daerah sana (Tolikara), termasuk dengan Muspida, kami minta segera dicari," tutur Tjahjo.

Masih ada sekitar 70 hingga 80 Perda lagi yang akan dicek, apakah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila atau tidak. Kembali ke 139 Perda itu, klarifikasi perlu dilakukan agar Perda itu bisa lanjut dengan penyesuaian yang diperlukan.

"139 Perda itu kami minta diklarifikasi, diverifikasi. Kalau tidak, ya itu batal demi hukum," tutur Tjahjo.

Tjahjo mencontohkan di antara 139 Perda itu, ada Perda dari Aceh yang mengatur kehidupan kaum perempuan. Tjahjo meminta pertimbangan dari Perda itu.

"Termasuk kita mintakan kemarin di Aceh, mengeluarkan aturan wanita jam 11 (23.00 WIB malam -red) nggak boleh keluar rumah. Tanya, apa pertimbangannya. Ini yang kita pertegas bahwa Indonesia bukan negara agama. Kita Pancasila," tegas Tjahjo.
(dnu/erd)

Berita Lainnya


Bupati Kab. Kepulauan Talaud

Sri Wahyumi Maria Manalip, SE

Wakil Bupati Kab. Kepl. Talaud

Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si.
Kontak Admin
Online Operator HUMAS-1Operator HUMAS-1
Online Operator HUMAS-2Operator HUMAS-2
Statistik

625555

Pengunjung hari ini : 59
Total pengunjung : 78984
Hits hari ini : 308
Total Hits : 625555
Pengunjung Online : 4
Ip :54.156.90.21
Browser :
Web Link