Visi dan Misi

Visi dari Kabupaten Talud periode kepemimpinan 2020-2025 adalah

“Menjadikan Kabupaten Talaud Lebih Diberkati”,

dengan Misi-misinya sebagai berikut:

  1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bersih
  2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok
  3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah
  4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Talaud yang Berlandaskan pada Kasih
  5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Talaud yang Aman
  6. Mewujudkan Kabupaten Talaud yang Tangguh

Berdasarkan Misi tersebut arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Talaud :

MISI 1 “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERSIH” dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. MEMPERKUAT KOORDINASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DENGAN DPRD DAN STAKEHOLDER;
  2. TERSOSIALISASINYA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH SECARA BERKALA DAN TRANSPARAN;
  3. MELAKUKAN PENDAMPINGAN INTENSIF TERHADAP PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
  4. PERWUJUDAN NILAI LAKIP KABUPATEN : A DAN PERWUJUDAN OPINI BPK TERPADAP LKD : WTP;
  5. MENEMPATKAN ASN BERDASARKAN KOMPETENSI DAN PRESTASI, SEKALIGUS PEMBERIAN PENGHARGAAN, APRESIASI DAN TUNJANGAN BERBASI KINERJA ;
  6. PENGURANGAN DEVIASI TARGET PAD DAN REALISASI;
  7. MENGOPTIMALKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AGAR MAMPU BERKONTRIBUSI DENGAN PAD;
  8. PENINGKATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT;
  9. MEMETAKAN KOMPETENSI PEJABAT DAN MELAKUKAN INTERVENSI SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI SEHARUSNYA ;
  10. PENYELARASAN PERDA YANG DITETAPKAN AGAR SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN DI ATASNYA;
  11. PENINGKATAN CAKUPAN REGISTRASI VITAL DAN PENGEMBANGAN REGISTRASI VITAL TERPADU ;
  12. PENGGUNAAN SURAT ELEKTRONIK, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG TERINTEGRASI DAN PENINGKATAN SUB DOMAIN DI SETIAP LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH .

MISI 2 “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG ELOK” dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. MEMPERKUAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI DALAM MEMACU KINERJA ASN
  2. MENDORONG INOVASI DAN KREATIVITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
  3. MENGOPTIMALKAN KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN DI DAERAH;
  4. MENDORONG TERINTEGRASINYA SISTIM PERENCANAAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK PLANNING, BUDGETING, AUDITING YANG DIINFORMASIKAN SECARA TRANSPARAN KEPADA PUBLIK.

MISI 3 “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG RAMAH” dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. MENINGKATKAN INVESTASI INKLUSIF;
  2. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN ( SPT);
  3. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAKU USAHA;
  4. PENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;

MISI 4 “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KEPULAUAN TALAUD BERLANDASKAN PADA KASIH” dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. MEMBERIKAN BANTUAN BEASISWA BAGI ANAK KELUARGA MISKIN DAN SISWA BERPRESTASI DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI, SMA, SMP, SD MELALUI PEMERINTAH DAERAH MAUPUN DANA DESA, SERTA BANTUAN DARI PIHAK SWASTA;
  2. PENINGKATAN KETERSEDIAAN LAYANAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C YANG DAPAT DIAKSES OLEH ORANG DEWASA UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN ORANG DESAWA MENGIKUTI KESETARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERKUALITAS;
  3. MEMBERIKAN BANTUAN BEASISWA BAGI ANAK KELUARGA MISKIN DAN SISWA BERPRESTASI DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI, SMA, SMP, SD MELALUI PEMERINTAH DAERAH MAUPUN DANA DESA, SERTA BANTUAN DARI PIHAK SWASTA;
  4. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN;
  5. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT;
  6. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SD, SMP DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA;
  7. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PAKET KELOMPOK BELAJAR AKTIF;
  8. MEMPERSIAPKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG HANDAL
  9. MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA KELUARGA YANG KURANG MAMPU DI 19 KECAMATAN;
  10. PENINGKATAN PENDAPATAN BAGI KELUARGA SEJAHTERA YANG BER-KB MANDIRI
  11. MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA KELUARGA YANG KURANG MAMPU MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DAN JAMKESDA ;
  12. MENDORONG KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN TERMASUK MENJAMIN AKSES TERHADAP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA;
  13. MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES, INSENTIF, BANTUAN BEASISWA BAGI GURU YANG AKAN MELANJUTKAN KE JENJANG PENDIDIKAN SARJANA/PASCASARJANA;
  14. MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN DAN ADVOKASI DALAM RANGKA PENINGKATKAN KUALITAS GURU BERSERTIFIKAT;
  15. MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES, INSENTIF, BANTUAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG AKAN MELANJUTKAN KE JENJANG PENDIDIKAN PASCASARJANA;
  16. PENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN TERMASUK KADER KESEHATAN DESA DALAM BERBAGAI PELATIHAN DAN SOSIALISASI;
  17. PENINGKATAN CAKUPAN GIZI KEPADA IBU HAMIL DAN ANAK BALITA;
  18. PENINGKATAN PROMOSI PRILAKU MASYARAKAT TENTANG KESEHATAN, GIZI, SANITASI, HIGIENE DAN PENGASUHAN;
  19. PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR;
  20. PENIGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA DAN PERLUASAN KERJASAMA DENGAN SWASTA;
  21. PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN STRATEGI ANTARA UMKM DAN PENGUSAHA BESAR;
  22. REVITALISASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA RAKYAT DAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERIKANAN;
  23. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN;
  24. MEMPERLUAS PASAR TUJUAN EKSPOR;
  25. PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI PANGAN DOMESTIK DAN MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA KEPADA MASYARAKAT;
  26. PENDISITIRBUSIAN BANTUAN PANGAN TERUTAMA MASYARAKAT MISKIN KRONIS DAN TRANSIEN ( AKIBAT BENCANA ALAM, SOSIAL DAN EKONOMI)
  27. PEMANTAPAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN;
  28. PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN KESELEMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT PENYEBERANGAN;
  29. PENINGKATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SUMBER AIR, MELALUI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER AIR GUNA MENGEMBALIKAN FUNGSI DAN KAPASITAS TAMPUNGANNYA
  30. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER AIR, MELALUI PENYELESAIAN HAMBATAN PERIJINAN, PEMBIAYAAN, PENYEDIAAN LAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL;
  31. PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH, JARINGAN TRANSOPTASI LAUT DAN DARAT;
  32. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAN TEMPAT USAHA PUBLIK DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERBANKAN;
  33. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN BERDASARKAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH;
  34. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP SECARA TERPADU;
  35. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

MISI 5 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KEPULAUAN TALAUD YANG AMAN“ dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA;
  2. MEMBANGUN SISTEN LOGISTIK KEBENCANAAN DAERAH DI KECAMATAN-KECAMATAN BESERTA KELENGKAPAN TRANSPORTASINYA;
  3. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAERAH DALAM MENGHADAPI KEJADIAN KEADAAN DARURUAT BENCANA ( PENDIDIKAN, PELATIHAN, DSB);
  4. PENINGKATAN PEMBANGUNAN POS-POS LINTAS BATAS DI KECAMATAN MIANGAS, NANUSA, MELONGUANE DAN GEMEH;
  5. MEMPERKUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAUPUN PERDA TENTANG MELARANG KERAS MASUKNYA PERDAGANGAN NARKOBA, MIRAS DAN MENGHUKUM TERJADINYA ILEGAL FISHING DI WILAYAH KAB. KEPL. TALAUD;
  6. MENDORONG PELAKSANAAN PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIANTARANYA DENGAN MEMPERKUAT PELAKSANAAN AMDAL, KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS;
  7. PENINGKATAN KETERSEDIAAN RUNAG TERBUKA HIJAU;
  8. PENANGANAN TERHADAP KAWASAN KUMUH;
  9. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG;
  10.  REGULASI TATA RUANG (RDTR)
  11.  MENINGKATKAN RESPON TERHADAP PENGADUAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAPORKAN;

MISI 6 MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG TANGGUH“ dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

  1. PENINGKATAN PRODUKSI KERAJINAN YANG BISA DIEKSPOR KE LUAR NEGERI SERTA LAYANAN JASA PARIWISATA BUDAYA;
  2. MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MODAL USAHA.